By Dwijo Suyono

JOURNALJOGJA-JOGJA-Meningkatnya kasus harian covid 19 di DIY pekan pekan ini perlu diantisipasi serius, tracing, testing maupun penanganan harus disiapkan sebaik baiknya. Adanya shelter atau isoter sangat penting saat ini untuk mencegah penyebaran kasus, untuk penanganan gejala ringan dan agar rumah sakit tidak penuh.  Demikian seperti diungkap oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana dalam Rilis media yang diterima redaksi pada  Jumat  (25/2-2022) 
Kita sudah belajar banyak saat gelombang kedua varian delta kemarin. Semestinya saat ini penanganan Jauh lebih siap dan baik. Korban jiwa dan penyebaran harus diusahakan seminimal mungkin. Dengan kasus harian yang sudah diatas 2.500 ini beberapa shelter yang diselenggarakan pemda DIY sudah mulai penuh, seperti shelter hotel mutiara, tidak sampai seminggu sejak dibuka sudah penuh. Shelter - shelter yang diselenggarakan pemerintah kabupaten/kota juga sudah mulai dibuka. Bahkan beberapa pemerintah kalurahan maupun kampus juga sudah persiapan mengaktifkan kembali shelter isoter. Tegasnya. 

Huda lebih jauh mengemukakan bahwa pihaknya meminta agar shelter / isoter yang di wilayah DIY bisa melayani warga lintas wilayah, jangan  hanya bisa melayani warga ber KTP setempat. Isoter Hotel Mutiara yang dikelola dinsos DIY bisa menjadi contoh baik. Warga dari berbagai wilayah di Indobesia yang memerlukan isolasi dilayani secara baik, tidak memandang harus KTP DIY. 
Saya mendapatkan laporan dari lapangan bahwa ada pemkab yang rencana membuka shelter kerjasama dengan salah satu kampus, tapi hanya mau membiayai warga KTP kabupaten tersebut. Ini logika yang keliru dan harus diluruskan.ujar politisi PKS ini.
Masyarakat yang tinggal di DIY ini berasal dari seluruh Indonesia, apalagi ekonomi kita 60 persen lebih bergantung dari sektor wisata dan mahasiswa di berbagai kampus. Jika sektor wisata dan kampus ini surut, ekonomi otomatis turun. Sebagaimana kemarin saat ppkm level 4 ketika varian delta menyerang DIY pertumbuhan ekonomi kita langsung anjlok. Intinya keberhasilan menangani pandemi ini menjadi kunci berbagai sektor di DIY. Jika kita membeda bedakan pelayanan akan timbul masalah yang lebih besar, misal jika mahasiswa luar DIY positif, tidak dilayani di isoter atau shelter karena bukan KTP kabupaten tersebut, dia akan berpotensi menularkan ke kost - kost an dan warga sekitarnya sehingga kasus jadi membesar. Atau juga wisatawan yang perlu isolasi, tapi tidak dilayani karena bukan  KTP wilayahnya maka berpotensi menularkan secara luas. DIY ini multi etnis, Indonesia mini maka seluruh warga mesti dilayani secara baik. Bahkan WNA pun tetap harus dilayani jika membutuhkan isolasi terpusat. Saya tidak melihat ada pelanggaran aturan hukum jika suatu kabupaten memfasilitasi isolasi terpusat atau shelter warga yang ber KTP luar. Ini adalah bencana  dan siapa yang positif covid tidak bisa direncanakan. Dana yang digunakan juga Biaya Tidak Terduga (BTT) yang sudah ada aturan main nya. Kecuali jika ada kabupaten/kota yang tidak mampu memfasilitasi karena keterbatasan anggaran atau irit anggaran. Lanjutnya.
 Jika ada pemkab yang tidak mampu biayai isoter untuk warga KTP luar kab/kota nya, silakan berkoordinasi dengan pemda DIY, ajukan permintaan bantuan. Prinsipnya jangan sampai hanya karena masalah administrasi dan koordinasi menjadikan pelayanan pada masyarakat terhambat. Dalam pandemi ini gotong royong terbukti menjadi kunci kesuksesan, maka pemerintah harus memberikan contoh gotong royong tersebut dan jangan kaku kewilayahan yang tidak memiliki dasar hukum menjadi hambatan penanganan.tutup Huda. (*/dwi)
 

Bagikan artikel ini