By Dwijo Suyono
JOURNALJOGJA-JOGJA-Kalimat dan teriakan turunkan Jokowi , serta makzulkan Jokowi tampaknya masih menjadi pilihan kalimat yang banyak dilontarkan oleh para orator dalam acara demo Buka bersama Kebangsaan , yang digelar di depan tugu Golong Gilig Jogja pada Jumat, (5/4- 2024.)
Dalam keterangannya kepada redaksi Humas aksi Mariana Ulfa menjelaskan kegiatan demonstrasi ini di gagas oleh Kelompok aksi berhimpun dalam suatu komunitas yang dinamakan Aliansi Rakyat Jogja Menggugat (Arjog).
Kelompok masyarakat ini terdiri dari berbagai jamaah masjid, Paksi Katon, AB Ningrat, SKI, Trengginas, Raja Bersatu, Garda, dan Ganjaris. Kemudian ada juga SPSI, SBSI, AM FUI, Kurma, dan lain-lain. Ujarnya.
Dia juga menambahkan bahwa ada tiga Tuntutan aksi yakni turunkan Jokowi, diskualifikasi pasangan 02, hingga Dorong Independensi MK.
“Isu seputar Penguatan serta dukungan moral terhadap kembaga MK ini sangat diperlukan. Agar MK bisa menangani dan mengadili sengketa pilpres dengan jujur, adil, independent, dan bebas dari berbagai intervensi, baik berupa tekanan maupun ancaman. Sehingga, dari keleluasaan gerak yang dimiliki, diharapkan MK akan bisa memberikan penilaian objektif dan independent atas sengketa yang sedang ditangani. Sehingga nantinya bisa melahirkan Keputusan yang bisa memulihkan integritas Lembaga yang sempat tercoreng oleh kasus “Paman Usman”. Sebagai benteng terakhir konstitusi, memang diharapkan agar MK bisa lebih independent dalam menangani sengketa pilpres. Dari proses pra pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga pasca pemilu.” Paparnya lagi.
Mariana ulfa juga menjelaskan beberapa tokoh nasional juga akan mengisi acara tersebut yakni HM. Syukri Fadholi, Chumaidi Syarif Romas, Syahganda Nainggolan, Nur Aisyah Haifani, Damairia Pakpahan, Maria Jova, dan lain-lain.
“Tokoh Perempuan dari Solo, Wuri Handayani juga direncanakan ikut bergabung dan akan memberikan orasi. Melalui aksi ini, peserta ingin menyampaikan pesan bahwa demokrasi harus ditegakkan, Pemilu bersih harus diciptakan, dan penyimpangan kekuasaan harus dihentikan. Hukum pun perlu dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Politisasi hukum perlu dihindari. Sehingga, asset negara harus bisa dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, Bukan hanya dimonopoli untuk kepentingan segelintir orang. Dan jangan pula hanya digunakan untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu., tutup aktifis perempuan ini . (nad)
