By Dwijo Suyono

JOURNALJOGJA<JOGJA- Presiden PKS H. Ahmad Syaikhu, secara virtual melantik kepengurusan MPW DPW PKS DIY Masa Bakti 2020 – 2025 berbarengan dengan wilayah lain yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah, pada Minggu (14/2)  
Pelantikan ini untuk mengesahkan kepengurusan secara lengkap di jajaran MPW maupun DPW PKS DIY. Kepengurusan MPW terdiri dari Ketua dan Sekretaris MPW beserta anggota-anggota dari 4 Komisi, sedangkan kepengurusan DPW terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPW serta Ketua-Ketua Bidang dan Deputi. Sebelum nya dalam Muswil PKS DIY tgl 27 Desember 2020 baru dilantik 8 orang anggota DPTW yaitu Ketua dan Sekretaris MPW, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kabid Kaderisasi DPW, Ketua dan Sekretaris DSW.
Ketua DPW PKS DIY M. Agus Mas'udi,ST., berharap pelantikan ini akan menguatkan komitmen kerja keras seluruh jajaran pengurus baik dari DPW dan MPW. Karena kondisi bangsa Indonesia yg masih dalam ujian pandemi Covid 19 yg masih berkepanjangan dibutuhkan semangat kerja keras, gotong royong dari seluruh elemen bangsa.
Masalah sosial dan ekonomi yang timbul dari pandemi covid 19 ini tentu sangat memberatkan kehidupan rakyat. Hampir semua sektor ekonomi yg berbasis pariwisata di DIY yg terguncang seperti perdagangan, jasa travel, perhotelan, transportasi, catering/restoran dll, hal ini ditunjukkan dengan data BPS bahwa pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2020 -2.69% padahal sektor- sektor tersebut  merupakan sektor  ang  telah membuka lapangan kerja yg paling besar di DIY. Paparnya dalam jumpa pers di markas DPW PKS DIY.
Lebih lanjut Agus mengemukakan bahwa  PKS DIY memberi perhatian besar untuk ikut sumbang gagasan membangkitkan kembali ekonomi rakyat dalam pandemi covid 19 ini.
 Pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat penanganan Covid 19 dengan 3T secara tuntas. Karena faktor inilah yg secara langsung akan menggerakan perekonomian. Pemerintah mestinya memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yg terdampak dengan data on going yang terverifikasi agar tetap dapat bertahan menjalankan hidupnya, tegasnya.
Terkait persoalan UMKM Agus menjelaskan bahwa  bagi UMKM ,pemerintah diharapkan memberikan perhatian besar karena menjadi penyangga terbesar ekonomi di DIY. Terutama  UMKM yang terkait pariwisata seperti jasa perdagangan, perhotelan, transportasi, makanan/oleh-oleh, kerajinan dan lain-lain. Disamping relaksasi pinjaman juga kebijakan-kebijakan penanganan covid yg sekaligus memberi ruang gerak bagi ekonomi UMKM. Mereka pasti bergerak utk fight tergantung bagaimana pemerintah membuat policy dan anggaran yg akan menumbuhkan UMKM ini. Semisal mengarahkan UMKM berbasis digital untuk bisa survive. Penguatan teknologi dan pasar online, pembiayaan murah dan mudah diakses, pelatihan dan pembentukan jaringan bisnis, serta dukungan fasilitas yg memadai seperti ketersediaan sinyal sampai ke pelosok daerah.ujarnya lagi.(*)