By Dwijo Suyono
JOURNALJOGJA- YOGYAKARTA – Konsep ekonomi kerakyatan adalah pendekatan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama kegiatan ekonomi. Demikian salah satu hal penting yang mengemukan dalam acara Rakor yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) di Yogyakarta, Jumat (1/11/2024). di Yogyakarta, Jumat (1/11/2024).
Rakor yang bertema Membangun Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pancasila: Dari Kebijakan hingga Implementasi kali ini di hadiri oleh para perlaku UMKM di DIY
Acara ini dibuka secara daring oleh Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Prof Warsito, rakor dihadiri Pakar Ekonomi Kerakyatan Dr Arif Budimanta yang membawakan materi seputar Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berdasarkan Pancasila.
Prof Warsito menyatakan rakor kali ini sangat penting sebagai upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem perekonomian bangsa.
pemerintahan baru di bawah Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ingin menguatkan ekonomi kerakyatan dalam rangka menumbuhkan kembali jiwa ekonomi dengan konsep kerakyatan sekaligus menguatkan karakter dan jati diri bangsa, ujarnya melalui sambungan video .
“Kita hidupkan kembali gerakan ekonomi kerakyatan di kalangan generasi muda yang kelak akan memegang ekonomi bangsa ini,” tutup Prof Warsito.
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Deputi Usaha Kecil dan Menengah dr Koko Haryono, yang menyampaikan materi tentang Peran, Strategi dan Komitmen (Kebijakan) Pemerintah dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Pancasila. Tak ketinggalan, hadir pula Plh Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Wisnu Hermawan, yang membawakan materi mengenai Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Melalui saluran video dari Jakarta Koko Haryono mengakui tantangan dunia usaha ke depan semakin kompleks.
Kondisi ini tidak lepas dari perubahan demografi yang rata-rata didominasi Gen Z hingga jumlahnya lebih dari 50 persen dari total penduduk Indonesia saat ini. Banyak tumbuh peluang usaha baru meski pada dasarnya 99 persen usaha di Indonesia didominasi oleh UMKM.
Dia juga menyoroti masih adanya persoalan antara lain perpindahan penduduk dari desa ke kota, di mana 72 persen penduduk Indonesia pindah ke kota sedangkan desa bertransformasi menjadi kota.
Sementara Dr Arif Budimanta menegaskan perekonomian rakyat adalah jati diri, corak dan karakter ekonomi bangsa Indonesia. Dia mencontohkan Teras Malioboro sebagai salah satu bentuk ekonomi kerakyatan.
Menurut pakar ekonomi kerakyatan ini karakter dan jati diri itu tercermin dari perlakuan pemerintah terhadap pelaku usaha terutama UMKM. “Bapak Ibu bisa merasakan diuwongke sebagai pelaku ekonomi kerakyatan. Pelaku usaha merasa dibela dan dihargai oleh kebijakan negara,” ungkapnya.
Secara tegas Arif Budimanta menyatakan kemandirian dan kedaulatan ekonomi itulah yang membedakan ekonomi Indonesia dengan kapitalisme maupun sosialisme. Sejatinya, corak ekonomi Indonesia adalah bukan persaingan melainkan maju bersama.
Sependapat, Wisnu Hermawan menegaskan keyakinannya pemerintah sudah sangat pro ekonomi rakyat dengan menjadikan ekonomi kerakyatan sebagai bagian dari ekonomi bangsa.
“Apa buktinya? Salah satunya betapa enaknya bikin koperasi. Mudah. Sembilan orang berkumpul sudah jadi koperasi. Kita yang berkumpul di sini sudah jadi berapa koperasi,” ujarnya sambil bercanda.
Menurut dia, semua pemda di Indonesia termasuk Pemda DIY sangat peduli dengan ekonomi kerakyatan. Contoh, Teras Malioboro. “Sing kurang apa, langsung dibantu. Kami yakin ekonomi kerakyatan bukan slogan,” tandasnya.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melalui sambutan tertulis dibacakan Yustin Damayanti selaku Analis Kebijakan Madya Setda DIY, menyampaikan konsep ekonomi kerakyatan adalah pendekatan ekonomi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam kegiatan ekonomi, dengan fokus pada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan hanya segelintir kelompok atau pihak tertentu.
“Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan utamanya, ekonomi kerakyatan berusaha memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan,” kata Gubernur DIY.
Mengapa ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila dipandang perlu? Menurut dia, karena konsepnya mampu menjawab berbagai tantangan seperti kesenjangan ekonomi, ketidakmerataan pembangunan dan keterbatasan akses pada kesempatan ekonomi bagi masyarakat kecil.
“Dengan landasan Pancasila, ekonomi kerakyatan menciptakan dasar bagi kebijakan yang tidak hanya produktif tetapi juga inklusif dan berkeadilan. Ekonomi berbasis Pancasila mendukung kemandirian ekonomi nasional, sehingga diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi dan melindungi masyarakat dari dampak negatif sistem kapitalisme global yang cenderung eksploitatif,” tambahnya.
Lebih lanjut Gubernur DIY menyatakan bagi UMKM konsep ini sangat penting karena memastikan keberadaan mereka diakui dan didukung oleh kebijakan yang berpihak, sehingga mereka bisa
“Meski demikian, kita pun perlu menyadari, bahwa masih banyak tantangan yang perlu dibenahi agar konsep ini benar-benar dapat dijalankan secara efektif dan merata di seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
“Saya menyambut baik dan mengapresiasi terselenggaranya Rapat Koordinasi Ekonomi Kerakyatan di DIY, yang merupakan kolaborasi antara Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah DIY,” kata Gubernur DIY. (*)
