By Dwijo Suyono
JOURNALJOGJA-JOGJA-Ramainya berita di media sosial terkait teguran Presiden Joko Widodo kepada Walikota Medan Bobby Nasution terkait rendahnya serapan anggaran APBD dan masih tersimpanya anggaran tersebut di bank , membuat banyak kalangan bereaksi . Dalam cuitannya Presiden menyoroti bahwa serapan anggaran APBD Kota Medan baru sekitar 55,2 persen pada 10 September , presiden justru menyayangkan bahwa dana pemerintah daerah justru mengendap di bank sebesar 1,3 triliun .
Terkait hal ini anggota DPRD DIY dari Komisi A Stevanus Handoko kepada Journal Jogja mengungkapkan bahwa hal tersebut kondisi tersebut juga sama dengan yang dialami oleh Pemerintah DIY .
Sampai saat ini penyerapan anggaran Anggaran Pemerintah Daerah (APBD ) DIY masih sekitar 45 – 50 peren saja , jika APBD DIY sekitar 6 Triliun maka serapannya hanya sekitar 3 Triliunan saja , ujar politisi PSI ini jumat (17/9-2021) di kompleks parlemen .
Lebih lanjut Steve juga menyarankan agar Pemda DIY memiliki program terobosan yang lebih progresif agaranggaran dapat terserap dengan cepat mengingat waktu pelaksanaan kegiatan serapan anggaran tidak lebih dari tiga bulan kedepan .
Dengan penyerapan yang masih kurang optimal, kita berharap di periode Sept - Desember, Pemda bisa mengoptimalkan agar perekonomian di DIY dapat tumbuh terdorong kearah yang positif. Tidak sekedar anggaran yang terserap, diharapkan kualitas terkait program yang sudah dianggarkan tetap terjaga. Tambahnya.
Hal lain yang juga ditegaskan ialah bahwa percepatan serapan anggaran juga bisa dikaitkan dengan program vaksinasi , yang saat ini juga membutuhkan percepatan,
Terkait dengan percepatan Vaksinasi, perlu mendapat perhatian khusus , dari ketersediaan vaksin hingga proses vaksinasi perlu didorong sebagai bagian dalam proses percepatan anggaran . Tambahnya lagi.
Hal senada juga diungkapkan oleh RB Dwi Budiantoro dari Fraksi PDIP DPRD DIY , yang mengungkapkan bahwa rendahnya serapan anggaran juga dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya karena situasi pandemi ini.
Saat ini terjadi banyak pembatasan berbagai aktifitas dilingkungan pemerintahan , sehingga wajar saja banyak anggaran yang tertahan tidak dapat dilaksanakan , juga minimnya belanja yang dikeluarkan untuk hal tersebut , sebut saja misalnya kegiatan pelatihan yang jauh berkurang seminar seminar yang harusnya juga memerlukan belanja kebutuhan yang cukup besar saat ini dapat dilayani dengan daring , sehingga anggarannya akan jauh berkurang, ujar politisi PDI Perjuangan ini .
Tetapi Dwi juga berharap dalam dua bulan ini akan ada akselerasi percepatan anggaran dilingkungan Pemda DIY.
Sementara Amir Syarifudin dari Fraksi PKS mengemukakan bahwa program program kerja yang telah direncanakan jika belum dilaksanakan untuk segera dilaksanakan .
Jika serapan anggaran tersebut rendah memang karena situasi yang ada berarti hal tersebut akan dirasionalisasi, mana yang masih mungkin dilaksanakan dan yang tidak mungkin dilaksanakan , perubahan anggaran dipercepat , dan penanganan covid segera dilaksanakan ,terkait dengan vaksinasi termasuk dengan biaya operasionalnya , yang jika tidak salah besarannya hingga 120 miliar , dan hal ini telah kita koordinasikan dengan seluruh kepala daerah yang ada, paparnya.
Hal lainyang juga diungkap oleh Suwardi dari Fraksi Golkar yang mengungkapkan bahwa politik anggaran sudah ada mekanismenya , sehingga apapun yang terjadi dalam serapan anggaran tentu saja akan ada tata cara untuk melakukan berbagaI halnya.
Kita semua tentu sudah maklum dengan situasi yang ada , dan jika terjadi rendahnya serapan anggaran saya kira juga bukan hanya terjadi di suatu daerah saja , tetapi mungkin juga terjadi di berbagai daerah , hanya saja saat ini jika kita melihat situasi pandemi yang sudah mulai melandai maka berbagai program prioritas seperti percepatan vaksin dan recovery ekonomi akan digenjot untuk menstabilkan situas dan ekonomi dapat bertumbuh , tegas anggota Fraksi Partai Golkar ini.(dwi)