By Dwijo Suyono

JOURNALJOGJA-SLEMAN-Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) merupakan sesuatu yang diharapkan oleh para insan dalam komunitas masyarakat pertembakauan yang ada di Indonesia , karena DBHCT merupakan salah satu bagian dari hasil kerja yang telah dilakukan . Dari tahun ke tahun DBHCT selalu meningkat seiring dengan kebijakan pemerintah yang menaikan  cukai tembakau  . Demikianlah hal yang diungkapkan oleh Ketua Pengurus  Daerah Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman ( PD FSP RTMM)  DIY ,Waljid Budi Lestariyanto dalam pengantar kegiatan Monitoring dan Evaluasi DBHCT tahun 2022 yang berlangsung pada Sabtu (24/12/2022), di hotel Sahid Yogyakarta .

Upaya Kolaboratif yang dilakukan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman   Yogyakarta bersama Pemda DIY dan Pemkab serta Pemkot, serta instansi terkait   menjadi salah satu pondasi kesuksesan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan  DBHCT tahun 2022 , dan DIY telah menyalurkan bantuan dari hasil tersebut kepada 1.557 buruh tani tembakau dan 3.974 pekerja pabrik rokok di DIY , dan untuk tahun ini pembagian berdasarkan kesamaan nilai sehingga bisa di katakan “Bagito “ atau bagi roto” dan telah menjadi kesepakatan bersama , ujar pris bertubuh subur ini.

Dalam kesempatan tersebut Bimo selaku Humas dari Kantor Bea Cukai Yogyakarta  menjelaskan terkait regulasi dan kebijakan cukai dari berbagai sisinya .
Untuk tahun 2022 ini DIY menerima jatah dari hasil cukai tembakau ini lebih kurang 14 millian lebih , dan sudah diterimakan ,sesuai dengan porsi dan peruntukannya  Ujarnya .

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkap oleh Sudarto selaku pengurus pusat  RTMM  juga menegaskan bahwa pihaknya akan selalu memonitor  pelaksanaan bagi hasil ini , sehingga dapat dipastikan bahwa semua akan menerima haknya .
Dan yang menggembirakan ialah bahwa Yogyakarta akan menjadi Role model pembagian DBHCT ini bagi berbagai daerah atau propinsi yang ada , karena di Yogykarta ini semua pihak terlibat dalam prosesnya , bahkan saya juga mendapat laporan bahwa kebutuhan para petani tembakau juga menjadi prioritas dalam penggunaan dana tersebut , termasuk pengadaan alat hingga pelatihan , ujar Sudarto.
Untuk selanjutnya Sudarto juga mengingatkan berbagai dampak negatif dari kebijakan kenaikan cukai tembakau yang dilakukan pemerintah setiap tahunnya .
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dihadiri oleh berbagai dinas terkait yang berhubungan dengan hal tersebut . (dwi)