Anggota DPRD DIY Imam Priono sedang melakukan test Antigen /dwi
EKONOMI
Anggota DPRD DIY Imam Priono : Negara harus hadir dalam persoalan masyarakat harus ada skema bantuan yang langsung dirasakan
By Dwijo Suyono
JOURNALJOGJA>JOGJA; Meningkatnya angka kemiskinan DIY saat ini harus disikapi dengan serius oleh semua pihak terutama pemerintah . Dan DIY memliki angka yang cukup tinggi dibandingkan angka kemiskinan rata rata skala nasional. Sementara RPJMD terkait pengentasan kemiskinan termasuk yang belum tercapai secara tahunan. Target RPJMD tahun 2022 semestinya sebesar 7 persen dan pencapaian tahun ini sebesar sekitar 8 persen. Dengan adanya pandemi angka angka tersebut kembali ke posisi semula awal tahun 2017, bahkan lebih buruk, yaitu sebesar 12.8 persen. Ditambah lagi angka Gini Rasio di DIY tertinggi di Indonesia, yaitu sebesar 0,437 yang tidak membaik dibandingkan tahun sebelumnya.
Data inilah yang membuat anggota DPRD DIY Imam Priono menjadi prihatin, dalam keterangannya kepada Journal Jogja , Kamis (18/2-2020) di sela sela test Antigen di gedung parlemen mengemukakan bahwa, negara harus hadir dalam berbagai kesulitan yang ada dan yang tengah melanda warga masyarakat saat ini.
Kita semua tahu bahwa pandemi ini melanda semua lapisan masyarakat di seluruh dunia, dan Indonesia tentu saja termasuk di dalamnya bahkan lebih khusus lagi di Yogyakarta,nah justru disaat saat sulit inilah negara harus hadir membantu warga masyarakat , artinya peran negara akan sangat terasa dalam membantu masyarakat, ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY .
Lebih lanjut Imam mengemukakan bahwa pihaknya tidak menafikan dengan apa yang dikerjakan pemerintah daerah saat ini dalam mengatasi pandemi ini , tetapi menurut anggota komisi C DPRD DIY ini bahwa ada banyak program bantuan yang bisa disesuaikan dengan kondisi serta situasi masyarakat yang ada , yakni dengan mendata dengan benar kebutuhan dan permasalahan yang ada , dan diselesaikanlah permasalahan tersebut.
Jadi menurut saya bahwa semua stake holder , elemen masyarakat terutama jajaran pemda harus menempatkan situasi darurat dan memprioritaskan bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh menderita karena persoalan pandemi ini. Persoalan kesehatan juga menjadi hal penting yakni dimana masyarakat juga memiliki hak pelayanan kesehatan , disamping penyelamatan unsur ekonomi yang ada.tegasnya.
Imam juga menegmukakan bahwa sebenarnya ada banyak skema ekonomi dan kesehatan yang bisa digunakan untuk secara langsung kepada masyarakat , menurut mantan wakli walikota Jogja ini,
Saya yakin Pemda mampu kok dalam kebijakan anggaran untuk mengatasi masalah ini, hanya diperlukan kejelian pembuatan skema bantuan kepada masyarakat yang tepat dengan " bottom up " sehingga penderitaan masyarakat bisa berkurang, tegasnya . (dwi)